Media dalam Perspektif Ekonomi dan Politik 

(Alfiarany Choirun Nisa/B95219085)

A.    PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu bangsa pada saat ini bergantung pada cepat tidaknya informasi diperoleh dan dikuasai. Maka dari itu diperlukan sebuah media sebagai alat bantu atau sarana untuk memperoleh informasi dari satu atau dua orang. Fungsi media sendiri tidak hanya sebagai penyampai informasi, namun juga menampung dan menyalurkan keburutuhan manusia untuk mengeskpresikan diri dalam bentuk mengeluarkan pikiran dan perasaannya untuk dapat mengemukakan pendapat khususnya pada pemerintah.

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini mengakibatkan efek yang sangat luas, termasuk di dalamnya media, ekonomi dan politik. Derasnya perubahan arus globalisasi mendorong untuk pemahaman mendalam terhadap perkembangan media, ekonomi dan politik. Media adalah institusi sosial yang berkaitan dengan kekuasaan/kekuatan dan pengaruh persuasif. Media  massa merupakan saluran, yang menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh atau berpencar-pencar, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa terdapat kajian mengenai media dalam perspektif ekonomi dan politik.

B.     ISI

1.      Media

Istilah “media” berasal dari kata Latin medium-ii, yang bearti sesuatu di antara. Selain itu juga bermakna sesuatu yang muncul secara publik, atau milik publik atau mediasi dan karenanya merujuk pada sebuah ruang publik. Demikian esensi dari media tidak bisa dipisahkan dari persoalan antara ranah publik dan privat, yang kerap kali problematis. Media memediasi kedua ranah itu untuk mencari kemungkinan atau ketidak-mungkinan terhadap hidup bersama.

Media adalah alat untuk menyampaikan pesan, menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Terdapat berbagai macam media yang ada saat ini diantaranya[1]:

1.      Media massa cetak, yang merupakan media yang dicetak dalam bentuk lembaran kerras yang berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan lain lain.

2.      Media massa elektronik, yang informasinya disalurkan melalui suara atau gambar dengan menggunakan teknologi, seperti radio, televisi dan film.

3.      Media massa online, yang merupakan jenis media baru yang mudah diakses oleh banyak khalangan seperti instagram, facebook, twitter, dan lain-lain.

Media saat ini berusaha dengan gayanya untuk memberikan gambaran dari sebuah kehidupan yang harus terungkap, sehingga publik dapat menilai dan memutuskan bagaimana harus bersikap. Media sebagai jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah.[2]

2.      Media dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Pola hubungan antara media dengan ekonomi dan politik pada era globalisasi semakin kuat adanya. Pola hubungan itu tentu saja akan dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh negara di mana media massa menjalankan aktivitasnya. Sistem ekonomi dan media massa, sebagai bagian dari sistem politik pasti akan tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik tersebut.[3]

Proses pemberitaan media di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan proses politik yang berlangsung dan akumulasi modal yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Dimana proses ekonomi politik dalam media akan membentuk dan dibentuk melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi media itu sendiri. Dari perspektif ekonomi dan politik, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Mereka juga menganalisa secara penuh pada tangan publik.[4]

Terdapat tiga konsep penting dalam ekonomi dan politik, yaitu pertama adalah Komodifikasi.  Hal ini berhubungan dengan proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi sebuah komoditas yang memiliki nilai tukar di pasar. Walaupun produk media umumnya adalah sebuah informasi atau hiburan. Sebagai contohnya media dilibatkan dalam memproduksi dan mendistribusikan ke konsumen yang beragam.

Konsumen itu bisa jadi adalah khalayak yang membaca media cetak, menonton televisi, pendengar radio atau yang memiliki kepentingan lain. Nilai tambah akan ditentukan oleh sejauh mana produk media dapat memenuhi kebutuhan individual maupun sosial. Yang selanjutnya adalah Spasialisasi, hal ini berkaitan dengan media yang mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu.

Struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Perbincangan mengenai spasialisasi berkaitan dengan bentuk lembaga media. Apakah berbentuk korporasi yang berskala besar atau tidak, apakah memiliki jaringan, apakah bersifat monopoli dan lainnya.

Dan yang terakhir adalah strukturasi yang merupakan serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan yang diorganisasikan di antara kelas, gender, ras, dan gerakan sosial masing-masing yang berhubungan satu sama lain. Sebagai contohnya strukturasi digambarkan sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain.[5]

Industri media telah tumbuh dengan kecepatan yang bagus namun tidak semua dapat bertahan. Dalam media kelangsungan hidupnya ditentukan oleh konteks ekonomi politik. studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan maksud yang terkandung dalam dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang.[6]

C.    PENUTUP

Ekonomi politik media telah menjadi fenomena baru dalam indutri media di Indonesia pasca reformasi. Dimana sistem media berhubungan dengan sistem sosial, politik dan ekonomi. sistem media massa mempunyai korelasi terhadap sistem sosial, politik yang berlaku di negara di mana media beroperasi. Kendali politik dan ekonomi selalu menjadi faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media. Sementara kepentingan politik dan pasar sama-sama mengedepan, maka rakyat yang meliputi penonton atau konsumen media dalam hal ini menjadi target atau komoditas industri media.[7]

Organisasi media komersial harus memahami kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa terbanyak. Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

Cangara.  (1998). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atmodjo, Juwono Tri, Media Massa dan Ruang Publik, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 14, No. 2, November. 2015.

Alfani, Hendra, “Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 2. 2014.

Alfarabi, Kajian Komunikasi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Media, Jurnal Idea Fisipol UMB. Vol. 4 No. 17. Juni 2010.

Vincent. Mosco. (1996)The Political Economy of Communication. London. Sage Publication.

Poti. Jamhur Ekonomi Politik, Media dan Ruang Publik, Jurnal Semiotika, Vol. 13. No. 2.

Subiakto. Ida. 2012. Komunikasi Politik, Media & Demokrasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

---

[1] Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 126-127

[2] Juwono Tri Atmodjo, Media Massa dan Ruang Publik, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 14, No. 2, November 2015, 223

[3] Hendra Alfani, “Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 2, 2014, 1

[4] Alfarabi, Kajian Komunikasi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Media, Jurnal Idea Fisipol UMB, Vol. 4 No. 17, Juni 2010, 2

[5] Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, (London: Sage Publication, 1996), 139

[6] Jamhur Poti, Ekonomi Politik, Media dan Ruang Publik, Jurnal Semiotika, Vol. 13, No. 2, 204

[7] Subiakto, Ida, Komunikasi Politik, Media & Demokrasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 132